Dirangkum detikcom, Minggu (16/6/2019), Subur menilai tindakan SBY menyalahi AD/ART Partai Demokrat. Dia mengatakan SBY seharusnya menunjuk salah satu wakil ketua umum untuk menjalankan tugas harian partai.
"Yang perlu saya sampaikan kepada seluruh kader PD, secara konstitusional partai, jika seorang ketum berhalangan, seharusnya memberikan mandat kepada salah satu Waketum DPP PD. Ketika mandat diberikan kepada seorang sekjen, maka sesungguhnya hal ini telah menyimpang dari konstitusional partai," kata Subur, Minggu (16/6).
Pada Februari 2019, SBY memberikan mandat kepada Hinca untuk melaksanakan tugas harian DPP PD. Selain memberikan amanat kepada Hinca, SBY mengamanatkan Komandan Kogasma PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk memimpin pemenangan pemilu PD.
SBY kala itu tidak bisa fokus dalam pemenangan PD di Pemilu 2019 karena harus mendampingi istrinya, Ani Yudhoyono yang tengah menjalani perawatan kanker darah di Singapura. Ani Yudhoyono wafat pada Sabtu (1/6).
Selain menyalahi konstitusi partai, Subur menyebut Hinca tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Ia mengaku Hinca tidak pernah menyampaikan arahan atau menggelar rapat bersama pejabat partai lainnya.
"Sebagai pelaksana harian, Sekjen DPP PD Hinca Pandjaitan saya harus katakan Anda tidak berbuat apa-apa," ucap Subur.
Subur pun mendesak agar segera digelar Kongres Luar Biasa (KLB). Menurut dia, hal ini perlu dilakukan dalam rangka menyelamatkan partai yang saat ini dinilai tengah mengalami guncangan. Selain itu, kata Subur, juga demi menjaga harkat dan martabat SBY.
"Sesungguhnya itu (KLB) dilakukan demi menjaga harkat dan martabat Ketum PD, yaitu Pak SBY," ujarnya.
 |
| Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Imelda Sari. |
"Sekjen dan jajaran kesekjenan melaksanakan tugas yang menjadi tupoksi (tugas pokok dan fungsi) untuk menjalankan roda organisasi sehari-hari saat ketum sedang merawat almarhumah Ibu Ani Yudhoyono di Singapura selama 4 bulan atas arahan ketum," kata Imelda, Minggu (16/6).
Pembelaan juga datang dari Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean yang menyebut Subur tidak memahami situasi yang saat ini dihadapi partai. "Apa yang disampaikan Subur Sembiring itu sesuatu yang salah dan tidak paham apa yang terjadi. Hinca Pandjaitan ditugasi memimpin roda organisasi secara administratif selama ketum berada di Singapura mendampingi Ibu Ani," kata Ferdinand, Minggu (16/6).
Ia pun mengatakan Subur tidak pernah aktif di PD. Ferdinand kemudian menyinggung usulan Kongres Luar Biasa (KLB) yang disuarakan subur. Menurut Ferdinand, usulan itu yang justru menyalahi aturan partai.
"Jadi yang disampaikan Subur itu sesuatu yang salah dari ketidakpahamannya, karena memang Subur Sembiring tidak pernah aktif dalam partai ini. Semua yang dilaksakan organisasi sekarang ini tidak ada yang keluar dari AD/ART, semua sesuai aturan. Yang menyimpang itu yang mengusulkan KLB," sebutnya.
Politikus PD lainnya, Andi Arief ikut bersuara. Ia meminta pihak yang saat ini membuat gaduh memikirkan rasa kemanusiaan.Bandar Togel Online Terbaik dan Terpecaya
Tak hanya 'menyerang' balik Subur, dia juga menyebut-nyebut nama senior PD Max Sopacua dan Ahmad Mubarok yang membentuk Gerakan Moral Penyelamat Partai Demokrat (GMPPD).
"Mubarok, Max Sopacua, dan Subur Sembiring yang tak pernah saya lihat berbuat untuk Partai Demokrat--dan fihak luar yang coba ikut campur--, tidak tepat waktunya mengajak kami dan Pak SBY 'berkelahi'. Sekarang kami sedang berduka atas kepergian Ibu Ani. Adakah hati dan kemanusiaan?" cuit Andi lewat akun Twitter @AndiArief__, Minggu (16/6).
Andi pun mengaku sudah tahu skenario Max dkk. Andi membawa-bawa nama Sandiaga Uno dan Gatot Nurmantyo yang disebutnya disodorkan kursi Ketum PD oleh Max dkk.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar